Pemerintah pusat melalui Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjanjikan kucuran anggaran pembangunan infrastruktur Rp10 triliun lebih untuk Provinsi Sumatera Utara tahun ini hingga 2012.
Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan fasilitas infrastruktur strategis, yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian Sumut seiring dengan akan bergairahnya dunia usaha, masuknya investor dan berkurangnya biaya ekonomi tinggi.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sumut melalui Sekretaris Komisi Tunggul Siagian, kepada wartawan di Gedung Dewan, seputar kunjungan kerja Komisi D yang sekaligus menyampaikan sejumlah tuntutan pembangunan infrastruktur strategis yang langsung di-tandatangani Gubsu H Syamsul Arifin, ke Kementerian Bappenas dan Departemen Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, pekan lalu.
Di sana, Komisi bertemu dengan Direktur Transportasi Kementerian Bappenas, Bambang Prihartono, Deputi Pengembangan Wilayah dan Otonom Max Pohan, Direktur Penganggaran Rudi Arifin dan Kepala Biro Humas Maruhum Batubara serta Direktur Perencanaan Departemen PU Sumito.
Mengutip pernyataan petinggi Bappenas itu, lanjutnya, terungkap bahwa fasilitas infrastruktur strategis tersebut antara lain penyedian anggaran penyelesaian Bandara Kuala Namu. Tunggul menerangkan, Kualanamu mendapatkan tambahan anggaran Rp 200 miliar di perubahan APBN 2011.
Kemudian di 2012, anggaran bertambah Rp 500 miliar. Sebelumnya di APBN 2011, anggaran disiapkan Rp 300 miliar. "Dengan penyiapan anggaran itu, kita menjadi optimis Kualanamu selesai di tahun 2012. Target Bappenas, juga demikian," katanya.
Untuk pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu, anggaran sudah disiapkan sebesar Rp 1,3 triliun. Tahun ini, anggaran itu siap di serap. Dari keterangan Bappenas, kata Tunggul, saat ini proses tendernya sedang berlangsung.
Sementara untuk pembangunan Jalan Tol Kualanamu-Tebing Tinggi, sudah ada investor dari China. China dan Indonesia sepakat menyiapkan dana Rp 3 triliun (lebih besar dari China). Dikatakan, tahun 2011 akan dimulai pembangunannya. "Sekarang pematangan perencanaannya dan penun-tasan sisa permasalahan pembebasan lahan," kata politisi dari Fraksi Demokrat ini.
Pelabuhan Internasional Belawan, juga kebagian anggaran. Tunggul menyebutkan, jumlahnya mencapai Rp 1,3 triliun. Anggaran itu siap dialokasikan tahun ini, yang akan digunakan mengembangkan pelabuhan itu sehingga memperlancar arus perdagangan, jasa dan industri.
Kinjungi
Komisi D sendiri dalam waktu dekat, akan mengunjungi Pelabuhan Belawan guna melihat sejauh mana kesiapan manajemen perseroan untuk menyerap anggaran yang berasal dari bantuan Islamic Development Bank (IDB) itu.
Bappenas, juga akan merealisasikan pembangunan fly over (jembatan layang) Jamin Ginting Medan fly over Pinang Baris. Kemudian dibangun juga jalan under pass (lintasan bawah) di Jalan AH Nasution.
Tunggul Siagian menyebutkan, anggarannya murni disiapkan dari APBN. Kementerian Bappena, lanjutnya, menargetkan pembangunannya dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 2012.
Selain itu, program Pengembangan Jaringan Jalan Nasional di Pantai Barat, juga menjadi prioritas. Semisal Jalan Tarutung-Sibolga, ruas jalannya akan diluruskan dan diperlebar hingga membentuk empat arah atau baris dari kondisi dua arah saat ini.
Untuk jalan Dairi Tanah Karo, peningkatannya juga akan dilakukan. "Grand Designnya sudah dilakukan dan kepada kami diinformasikan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi pembangunannya akan segera dilakukan," ujarnya.
Kementerian Bappenas, lanjut Tunggul, juga siap merealisasikan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x200 MW di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, demikian juga pembangunan Pembangkit Listik Tenaga Air (PLTA) Asahan III 2x87 MW di Toba Samosir pada 2012.
"Dalam hal ini, Bappenas memberi perhatian khusus terhadap pembangunan kedua pembangkit ini. Mereka berjanji memantauanya untuk menambah ketersediaan pasokan listrik hingga menjadi mencapai 2.000 MW pada tahun 2012," jelasnya.
Soal pembangunan Bendungan Lau Simeme, Bappenas kata Tunggul, juga memasukkannya dalam prioritas perea-lisasian. Saat ini, proses pembangunannya sedang pada tahap penyiapan konsep.
Komitmen dengan mitra pendanaan, segera akan dilakukan. Diharapkan tahun ini atau di awal 2012, pembangunannya dapat dilakukan. Ini penting untuk kepentingan ketersediaan bahan baku air minum, irigasi hingga pencegahan banjir di wilayah Medan, Binjai dan Deliserdang.
Sebelumnya, kata Tunggul, informasi yang dihimpun dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, dari Rp 200 triliun nilai investasi penamanam modal dalam negeri dan asing, namun hanya sekitar Rp 13 triliun yang ada di luar Pulau Jawa.
"Ini antara lain karena ketidaksiapan sektor infrastruktur kita. Sehingga ke depan, mudah-mudahan mereka mau masuk seiring dengan adanya pembenahan sektor infrastruktur," jelasnya.
Yang menjadi permasalahan, tambahnya, masih adanya kendala pembebasan lahan. Namun saat ini, Sumut sudah membentuk tim percepatan pembebasan lahan, yang diharapkan akan memberi kepastian soal lahan. Di sisi lain, Komisi D mendesak segera kembalinya kekuatan birokrasi pemerintahan dan mengharapkan sinergi bersama seluruh stakeholders untuk percepatan pembangunan. REI//Editor :Rei BL
Tidak ada komentar:
Posting Komentar