Pimpinan Wilayah GP Anshor Sumatera Utara mengecam sikap oknum Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD, August Napitupulu, yang menghambat aksi penertiban oleh tim gabungan Pemko Medan.
“Sikap yang dilakukan oleh oknum Wakil Ketua DPRD Medan, bukanlah sosok yang mencerminkan seorang wakil rakyat, dimana mereka sebagai pembuat undang-undang dan peraturan justru mereka pula yang melanggarnya,” tegas Ketua PW GP Anshor Sumut, Fadli Yasir, pagi ini.
Fadli sangat menyesalkan dan menyayangkan sebagai pembuat undang-undang dan peraturan bahkan dapat dipastikan tercatat tandatangannya sebagai bentuk persetujuan serta diputuskan dalam rapat paripurna di DPRD Medan, ini harus dijalankan dengan baik dan bukan menghalang-halanginya.
“Walaupun dengan alasan membela konstituen, alasan seperti itu tidak bisa diterima, dimana persoalan sekarang bukanlah bicara konstituen akan tetapi oknum tersebut harus bicara tentang penegakan peraturan yang harus dilaksanakan,” jelasnya.
Artinya dalam kasus tersebut, bukan berarti si oknum DPRD Medan tidak boleh berbicara atas nama konstituen akan tetapi dia harus memberikan pencerahan kepada konstituen bagaimana yang baik dan layak untuk berternak babi dan bagaimana menegakan peraturan tersebut.
“Maka langkah yang tepat, seharusnya sebagai wakil rakyat seharusnya mengingat konstituen untuk menegakan peraturan dan bukan menghalang-halangi sehingga kalau dilihat sikap dari oknum tersebut terkesan tidak memberikan contoh yang baik konstituennya,” ujar Fadli.
Nantinya kalau oknum tersebut tetap ngotot, bisa saja diindikasi ada apa atau apa ada dibalik kejadian penghadangan yang dilakukan oknum tersebut, tidak mungkin tertutup kemungkinan bahwa ternak babi yang ada diwilayah Perumnas Mandala yang sangat menggangu para pemukimam penduduk itu adalah milik oknum tersebut sehingga tidak rela untuk ditertibkan.
“Kalau begitulah watak-watak sosok oknum anggota dewan sebaiknya dicopot saja dari Anggota dewan apalagi sebagai Wakil Ketua DPRD Medan sangat tidak pantas, yang kita tahu ada tandatangan dalam mengeluarkan peraturan tersebut,” tegas Fadli.
Apalagi yang kita tahu, kalau oknum tersebut dari partai yang kritis dan konsekuen dalam penegakan supremasi hukum, dan bukan malah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar